TAGPOHUWATO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II, dan III dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (10/6/2026). 

Rapat tersebut difokuskan untuk mengurai berbagai persoalan yang berkembang di daerah, mulai dari pengelolaan keuangan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Transfer Keuangan Desa (TKD), hingga status Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah.

RDP menghadirkan Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Plh Sekretaris Daerah, serta Inspektorat Daerah untuk memberikan penjelasan terkait berbagai isu yang menjadi perhatian DPRD maupun masyarakat.

Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang belakangan menjadi sorotan.

"Rapat ini kami laksanakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah yang belakangan terus menjadi perhatian. DPRD perlu mengetahui secara jelas faktor-faktor yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan keuangan di daerah," ujar Beni.

Menurutnya, DPRD menerima banyak aspirasi dan keluhan dari berbagai pihak, baik pemerintah desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait kondisi keuangan daerah yang dinilai berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintahan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Transfer Keuangan Desa (TKD) yang hingga kini masih menjadi keluhan sejumlah pemerintah desa.

"Kami membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari Badan Keuangan Daerah mengenai kondisi fiskal daerah saat ini. Persoalan yang muncul harus dijelaskan secara terbuka agar diketahui akar penyebabnya dan dapat dicarikan solusi bersama," tegasnya.

Selain membahas kondisi keuangan daerah, DPRD juga meminta penjelasan dari BKPSDM mengenai sejumlah aspek tata kelola pemerintahan, termasuk penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah yang saat ini menjalankan tugas administrasi pemerintahan selama Sekretaris Daerah definitif, Iskandar Datau, menunaikan ibadah haji.

Beni menilai penjelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari berkembangnya berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial.

"Persoalan ini perlu dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta BKPSDM menyampaikan penjelasan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya. (Mul)