TAGPOHUWATO.ID - Meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mendapat perhatian dari DPRD Pohuwato. Lembaga legislatif mempertanyakan sejauh mana aktivitas yang melibatkan pihak swasta tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Pohuwato, Mohamad Afif, usai melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bumbulan, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato itu kini terlihat semakin ramai dengan aktivitas bongkar muat yang dilakukan perusahaan swasta.

Namun di balik meningkatnya aktivitas tersebut, Afif menilai perlu ada kejelasan mengenai kontribusi yang diberikan kepada daerah.

"Pelabuhan ini merupakan aset milik pemerintah daerah. Sayangnya, saat ini digunakan oleh pihak perusahaan. Karena itu, kita harus memastikan apakah aktivitas tersebut sudah memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah atau belum," ujar Afif.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, setiap potensi pendapatan daerah harus dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, keberadaan aset daerah yang produktif semestinya mampu memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan.

"Selaku Sekretaris Komisi III, saya sangat menyayangkan apabila aset daerah yang memiliki potensi besar justru pengelolaannya tidak jelas dan terkesan dibiarkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa memberikan manfaat maksimal bagi daerah," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Pohuwato berencana mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan tersebut.

Melalui forum itu, DPRD akan meminta penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan pelabuhan, dasar regulasi pengelolaan, hingga kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

"Kami akan mendalami persoalan ini, bahkan jika diperlukan akan berkoordinasi hingga ke kementerian terkait untuk memastikan regulasi pengelolaannya. Selain itu, kami juga akan mengagendakan RDP dengan perusahaan yang menggunakan Pelabuhan Bumbulan," tegas Afif. (Mul)