TAGPOHUWATO.ID - Agenda reses masa persidangan kedua tahun 2026 di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taludit. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pohuwato, Dalam kegiatan tersebut, Hamdi Alamri menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan persoalan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta pengembangan sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi warga setempat, Rabu (04/02/2026). 

Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran, Hamdi tetap menyampaikan optimisme terhadap adanya perubahan kebijakan fiskal nasional yang berpotensi berdampak positif pada kondisi keuangan daerah di tahun berjalan.

“Masyarakat Taluditi tetap optimis akan ada perubahan fiskal negara. Sejumlah kebutuhan mendasar telah kami serap dan usulkan, khususnya terkait kondisi jalan dan infrastruktur jembatan di Desa Panca Karsa II yang saat ini sudah roboh. Insyaallah, perjuangan ini akan kita optimalkan di tahun 2026, karena masih ada peluang anggaran yang terus dilobi oleh pemerintah daerah bersama DPRD,” ujar Hamdi di sela-sela reses.

Hamdi menjelaskan, beberapa pekerjaan infrastruktur di Kecamatan Taluditi saat ini sudah mulai berjalan, salah satunya pembangunan jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Namun demikian, perhatian utama yang kini terus diperjuangkan adalah pembangunan jembatan penghubung antara Desa Makarti dan Desa Panca Karsa II.

“Jembatan ini merupakan akses vital bagi aktivitas pertanian masyarakat. Kerusakan parah yang terjadi sejak tahun 2024 sangat berdampak terhadap mobilitas hasil pertanian. Ini menjadi atensi khusus kami di unsur pimpinan DPRD,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Hamdi Alamri juga menyoroti potensi sektor perkebunan, khususnya komoditas durian asal Taluditi yang belakangan semakin dikenal luas. Ia menyayangkan fenomena di mana durian Taluditi kerap diklaim sebagai produk unggulan daerah lain.

“Durian Taluditi ini sering diambil alih dan seolah-olah menjadi produk daerah tetangga, padahal itu murni produk Taluditi. Ke depan, kita akan mendorong adanya sertifikasi agar durian ini dipatenkan sebagai produk asli Taluditi. Ini bukan sekadar komoditas, tapi kebanggaan daerah yang harus dilindungi,” jelasnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Hadir pula Camat Taluditi bersama para kepala desa se-Kecamatan Taluditi.

Menutup rangkaian reses, Hamdi Alamri menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu. Kita harus proaktif menjemput bola ke pusat. Keuletan dalam melobi anggaran pusat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah, demi kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” pungkasnya. (Mul)