TAGPOHUWATO.ID – Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus didorong. Salah satunya melalui retret nasional Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Benti Nento, turut ambil bagian dalam kegiatan strategis tersebut bersama ratusan pimpinan legislatif dari seluruh Indonesia.

Retret yang diikuti 557 Ketua DPRD dari 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten ini bertujuan menyatukan persepsi, meningkatkan kinerja lembaga legislatif, serta mempererat koordinasi lintas daerah.

Agenda ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan khusus kepada seluruh peserta.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan politik. Ia mengajak seluruh Ketua DPRD untuk membangun komunikasi “dari hati ke hati” demi memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi strategis yang difasilitasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian.

Materi yang disampaikan mencakup penguatan peran DPRD dalam mengawal program prioritas pemerintah, termasuk sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui RPJMN dan RPJMD.

Benti Nento menegaskan, retret ini memberikan pemahaman komprehensif terkait peran DPRD dalam memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara selaras di daerah.

“Penguatan ini penting agar DPRD mampu mengawal program pemerintah pusat, termasuk agenda strategis pemerintahan Prabowo–Gibran. Sinkronisasi antara pusat dan daerah harus berjalan searah,” ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam retret adalah sektor pertanian, dengan menghadirkan Menteri Pertanian untuk mendorong percepatan swasembada pangan nasional.

Selain itu, isu hilirisasi industri, pembangunan desa, kelautan dan perikanan, hingga ketahanan nasional juga menjadi pembahasan penting.

Kehadiran sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan, Kepala Badan Gizi Nasional, serta menteri terkait lainnya, semakin memperkaya perspektif peserta dalam memahami arah kebijakan nasional yang perlu diakselerasi di daerah.

Sebagai rangkaian lanjutan dari retret menteri dan kepala daerah sebelumnya, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan visi Indonesia Emas.

Bagi Benti Nento, hasil retret ini menjadi bekal penting untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencegah potensi gesekan antara eksekutif dan legislatif.

“Jangan sampai pemerintah pusat sudah melangkah jauh, tetapi daerah tidak mengetahui. Di sinilah peran DPRD menjadi penting untuk menjembatani dan mengawal agar semua program berjalan selaras,” tegasnya. (Mul)