TAGPOHUWATO.ID – Menanggapi rencana aksi May Day, gabungan komisi DPRD Pohuwato menggelar rapat dengar pendapat bersama Yosar Ruibah dan sejumlah pelaku usaha, Senin (27/04/2026).

Dalam rapat tersebut, Nasir Giasi menegaskan bahwa pihaknya ingin mendengar secara langsung tuntutan para penambang rakyat yang saat ini menjadi polemik besar di Bumi Panua.

Nasir Giasi menyampaikan bahwa DPRD akan segera melayangkan undangan resmi kepada Pemerintah Daerah, Merdeka Gold Resource, serta pihak terkait lainnya guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat penambang.

“Kami gabungan Komisi DPRD akan terus menseriusi persoalan yang dihadapi rakyat penambang untuk mendapatkan langkah konkret,” ujar Nasir.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD tidak ingin persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Kami tidak ingin masalah ini hanya berputar di diskusi tanpa hasil. DPRD akan mendorong pertemuan dengan semua pihak, termasuk perusahaan, agar ada keputusan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, di hadapan gabungan komisi DPRD, Yosar Ruibah menyatakan bahwa aksi May Day tetap akan digelar apabila DPRD dan pemerintah belum mampu memberikan kepastian kepada masyarakat penambang.

Adapun tujuh poin tuntutan yang disuarakan oleh kelompok BARA API, antara lain:

1. Menuntut sepenuhnya gerakan harmonisasi hubungan antara pihak perusahaan dan pihak masyarakat penambang yang ditandai dengan kesediaan untuk saling berdampingan dan tidak saling mengganggu satu sama lain yang setidak-tidaknya sampai pada kurun waktu tertentu, khususnya di lokasi sepanjang sungai dari hulu Borose sampai hilir Alamotu, Pani Dalam, Jahiya, Wadi dan beberapa lokasi lainnya yang di garap oleh masyarakat penambang lokal secara turun temurun ;

2. Menuntut ganti rugi camp dan talang masyarakat penambang yang telah di rusak oleh pihak perusahaan ;

3. Menuntut percepatan penyelesaian Tali Asih secara keseluruhan agar masyarakat penambang tidak lagi berurusan dengan pihak perusahaan pada soal ganti rugi tertentu dikemudian hari, tentu dengan nilai Tali Asih yang ideal sehingga dapat menjamin keberlanjutan hidup para penambang setelah mereka berhenti beraktivitas di lokasi yang saat ini sudah menjadi konsesi milik perusahaan. Sambil menunggu hal itu terwujud maka beri kesempatan masyarakat penambang untuk mengais rejeki di lokasinya masing-masing ;

4. Tuntutan harmonisasi, ganti rugi camp dan talang serta realisasi tali asih dimaksud harus diwujudkan dalam suatu dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan itu sendiri ;

5. Menuntut percepatan Izin Pertambang Rakyat (IPR) yang telah dimohonkan di beberapa blok agar segera diterbitkan oleh pemerintah dan mendorong secara serius untuk penambahan blok WPR di lokasi primer baik itu di wilayah cadangan perusahaan maupun di wilayah yang berada pada status kawasan tertentu sehingga dapat menjadi ruang kelola para penambang lokal ;

6. Mendesak Kapolres Pohuwato untuk tidak memberi bantuan personil kepada pihak perusahaan manakala bantuan tersebut hanya digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan menakut-nakuti masyarakat penambang ; dan

7. Menuntut serta mengutuk sepenuhnya segala bentuk arogansi, diskriminasi, intimidasi dan kriminalisasi baik kepada aktivis maupun kepada masyarakat penambang.

“Tujuh poin mendasar ini yang akan kami suarakan pada May Day nanti,” pungkas Yosar.

Menutup rapat, Nasir Giasi meminta masyarakat penambang untuk memberikan waktu kepada DPRD guna mengupayakan solusi konkret sebelum aksi digelar.

“Kami berusaha menjadi wakil bapak dan ibu sekalian dalam memperjuangkan harapan ini. Berikan kami waktu, paling lambat hingga Jumat sebelum May Day, untuk menghadirkan pihak perusahaan dan mengurai persoalan yang ada, khususnya di Pani Dalam. Kalau hanya kita berdiskusi tanpa menghadirkan semua pihak, solusi tidak akan tercapai,” tutupnya. (Mul)