TAGPOHUWATO.ID - Sebagai bentuk respons atas aspirasi yang disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato terkait mekanisme penerbitan rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 28 Juli 2025.

Forum yang diinisiasi oleh DPRD tersebut menghadirkan sejumlah pihak strategis, antara lain perwakilan dari Pertamina, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta pengurus HMI. Hadir pula unsur pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delvan Yanjo, serta anggota Komisi II dan III.

Namun, pembahasan mendalam mengenai distribusi dan tata kelola rekomendasi BBM bersubsidi harus tertunda. Ketidakhadiran pihak SPBU Marisa yang dinilai sebagai kunci dalam polemik ini menjadi alasan utama penundaan rapat.

Ketua DPRD, Beni Nento, mengungkapkan bahwa terdapat kendala dalam proses penyampaian undangan kepada pihak SPBU. Ia menjelaskan bahwa surat resmi dari DPRD baru dikirimkan pada Rabu, 24 Juli, dan diterima oleh pihak SPBU pada hari yang sama dengan pelaksanaan RDP. Hal ini menyebabkan pimpinan SPBU berhalangan hadir.

“Terjadi miskomunikasi terkait penyampaian surat undangan. Pihak SPBU yang kami harapkan dapat memberikan klarifikasi langsung, tidak dapat hadir karena undangan baru mereka terima hari ini. Padahal, keberadaan mereka sangat penting dalam forum ini untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi sorotan publik,” ucap Beni.

Sejumlah anggota dewan dari fraksi gabungan Komisi II dan III mengusulkan penundaan rapat, dengan alasan substansi pembahasan tidak akan optimal tanpa kehadiran pihak yang memiliki otoritas penuh terhadap operasional SPBU.

“Beberapa fraksi meminta agar rapat ini ditunda. Kita sepakat, karena apa yang menjadi pertanyaan DPRD tak bisa dijawab tuntas tanpa kehadiran pimpinan SPBU. Maka, untuk menghormati proses, kita tunda rapat ini sampai SPBU yang bersangkutan dapat hadir langsung,” ujar Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento.

DPRD menegaskan bahwa RDP lanjutan akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat, dengan memastikan kehadiran seluruh pimpinan SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Undangan resmi akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, guna menjamin efektivitas forum dan memperkuat arah penyelesaian masalah.

Sementara itu, dokumen aspirasi yang sebelumnya diserahkan HMI kepada DPRD juga akan dikaji secara mendalam. Lembaga legislatif tersebut ingin memastikan bahwa tuntutan mahasiswa ditindaklanjuti dengan langkah konkret, baik dalam bentuk kebijakan maupun pengawasan.

“Surat dari HMI akan kita pelajari. Kita ingin tahu sejauh mana permasalahan ini berkembang dan seperti apa langkah ke depan yang harus diambil. Kita ingin proses ini menghasilkan solusi, bukan hanya wacana,” tambah Beni.

Melalui forum lanjutan yang akan digelar, DPRD menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap setiap masukan masyarakat, khususnya dalam menjamin distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.