TAGPOHUWATO.ID - Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, menegaskan bahwa Kecamatan Marisa sebagai ibu kota kabupaten harus dipersiapkan secara matang untuk menjawab tantangan pembangunan 25 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar di halaman Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Marisa, Sabtu malam (07/02/2026).

Nasir Giasi menjelaskan bahwa arah pembangunan Marisa telah tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disepakati bersama. Dalam perencanaan tersebut, Marisa tidak hanya diposisikan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan jasa.

“Marisa sebagai ibu kota itu direncanakan untuk 25 tahun ke depan melalui dokumen RTRW yang sudah kita sepakati bersama. Marisa bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi dan jasa,” ujar Nasir.

Atas dasar itu, DPRD bersama pemerintah daerah mengangkat isu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus utama. Menurut Nasir, UMKM harus mendapat dukungan penuh, namun tetap ditata dengan baik agar tidak mengganggu estetika kota.

“Pemerintah daerah dan DPRD senantiasa menyiapkan fasilitas dan tempat bagi UMKM, dengan catatan harus ditata secara baik untuk menjaga estetika Kota Marisa sebagai pusat kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan Kota Marisa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menjamurnya usaha rumah kos seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, Nasir Giasi mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir di wilayah ibu kota. Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang pada tahun 2025 telah melakukan penanganan banjir dari hulu hingga hilir. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan solusi permanen.

“Alhamdulillah, dari hulu ke hilir pada tahun 2025 pemerintah daerah sudah melakukan penanganan banjir. Tapi masih ada desa-desa seperti Teratai dan Palopo yang setiap musim hujan belum mendapatkan solusi permanen. Ini menjadi tugas kami, khususnya saya sebagai Ketua Komisi III,” tegas Nasir.

Lebih lanjut, Nasir Giasi juga menyoroti persoalan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di ibu kota. Menurutnya, keberadaan satu SPBU di Kecamatan Marisa saat ini sudah tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Pelayanan SPBU di ibu kota sudah tidak memungkinkan hanya dengan satu SPBU. Ini sudah menjadi keluhan masyarakat, termasuk para penjual depot kecil,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat, khususnya di Desa Palopo dan Marisa Selatan, mendorong agar SPBU baru dapat segera beroperasi guna mengurangi antrean dan kesemrawutan pelayanan BBM.

Menanggapi hal tersebut, Nasir memastikan akan segera melakukan koordinasi untuk mempercepat operasional SPBU di Desa Teratai, yang berada di pintu gerbang Kota Marisa.

“Ini akan kami koordinasikan untuk mendorong agar SPBU yang ada di Desa Teratai bisa secepatnya beroperasi, sehingga persoalan antrean dan kesemrawutan SPBU di Buntulia dan satu-satunya SPBU di Marisa bisa teratasi,” pungkasnya. (Mul)