TAGPOHUWATO.ID — Aliansi Masyarakat Petani dan Rakyat (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Selasa (12/05/2026), guna menyuarakan krisis air irigasi yang berdampak pada lahan pertanian di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.

Aspirasi massa diterima melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Iwan Abay, dan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perwakilan Dinas Pertanian, serta para peserta aksi di ruang rapat DPRD.

Di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama Wakil Ketua I DPRD, Hamdi Alamri, turut hadir menemui massa aksi untuk mendengarkan langsung keluhan para petani sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Beni Nento mengajak perwakilan massa aksi melakukan peninjauan langsung ke pusat mata air irigasi di Bendungan Desa Taluduyunu Utara.

“Langkah cepatnya, kami turun bersama Ketua Komisi I dan perwakilan petani untuk melihat langsung kondisi bendungan yang menjadi sumber keluhan. Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Beni saat berada di lokasi peninjauan.

Beni menjelaskan bahwa pengoperasian pintu air di bendungan tersebut saat ini masih dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga empat orang untuk membukanya.

Sebagai langkah sementara, DPRD akan mengupayakan pengadaan mesin penggerak berupa mesin Honda 5,5 PK guna mempermudah proses pembukaan pintu air agar distribusi air ke area persawahan dapat kembali berjalan optimal.

“Untuk sementara, kita akan gunakan mesin ukuran 5,5 PK agar pengoperasian tidak lagi manual. Ini langkah cepat saya secara pribadi untuk menjawab aspirasi petani agar air bisa segera mengalir dengan baik,” tegasnya.

Selain persoalan mekanik bendungan, tingginya sedimentasi di Sungai Taluduyunu juga menjadi faktor utama terganggunya aliran air menuju lahan pertanian warga.

Terkait hal tersebut, Beni menjadwalkan kunjungan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) pada pekan depan guna membahas rencana normalisasi sungai.

“Sedimen di sini cukup tinggi. Jika ini dinormalisasi, aliran air akan lancar dan petani bisa kembali menanam. Kami juga sudah mendapat informasi bahwa Dinas PU Kabupaten telah menyurati PU Provinsi terkait pengadaan sistem hidrolik permanen yang membutuhkan anggaran besar. Saat ini pihak provinsi masih berkonsultasi dengan Pak Gubernur,” pungkasnya.

Ketua DPRD Pohuwato itu juga menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat eksekutif melalui rapat bersama Bupati Pohuwato dalam waktu dekat agar persoalan irigasi yang dikeluhkan petani segera mendapatkan penanganan. (Mul)