06 May 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2023.
by Admin 06 May 2024
Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Rekomendasi LKPJ Tahun 2023. Foto : Tagpohuwato
Tagpohuwato - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pohuwato melaksanakan Rapat Paripurna, penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2023. pada Senin, 6 Mei 2024, di Gedung Aula DPRD Pohuwato.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nasir Giasi didampingi Wakil Ketua DPRD Idris Kadji dan Nirwan Due serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD.
Diketahui bahwa LKPJ Tahun 2023 ini merupakan LKPJ terakhir bagi Pemerintahan SMS (Saipul Mbuinga - Suharsi Igirisa). Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut akhirnya DPRD memberikan rekomendasi yang lewat rapat paripurna. Selain rekomendasi, DPRD pun memberikan penilaian terhadap LKPJ Tahun 2023.
"Kita DPRD memberikan nilai A plus terhadap LKPJ Tahun 2023. Dan penilaian berbasis data yang ada bahwa semuanya itu ada peningkatan. Sehingga kita berikan nila A plus," Ucap Nasir saat sesi wawancara bersama media.
Meskipun demikian, DPRD pula memberikan beberapa penekanan melalui rekomendasi berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menurut Nasir harus lebih diefektifkan lagi.
Bahkan melalui rekomendasi tersebut, DPRD mendorong pembentukan OPD baru yang khusus untuk mengelola PAD Kabupaten Pohuwato kedepan.
"Kita mendorong pembentukan Dinas Pendapatan Daerah. Dia sudah harus berdiri sendiri, karena dengan hadirnya investor - investor besar ini, target PAD kita juga harusnya semakin besar, tapi memang belum dilakukan secara maksimal," Tegas Nasir.
Selain itu rekomendasi lainnya adalah memaksimalkan PAD dari usaha Sarang Burung Walet. DPRD melihat bahwa setiap tahun usaha tersebut terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, Tahun 2023 di Pohuwato memiliki 1.035 bangunan sarang burung walet.
"Sumber PAD dari sarang burung walet ini belum maksimal. Jangankan pada kontribusi hasil 2.5%, dari data 1.035 ini baru 11 usaha sarang walet yang membayar izin mendirikan bangunan." terang Nasir.
Dengan adanya hasil rekomendasi dari DPRD ini, Bupati Saipul menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menggelar rapat bersama OPD.
"Terkait PAD sarang burung walet yang sedikit masuk ke kas daerah ini, kita akan optimalkan lewat kecamatan, jadi para camat punya peran aktif terhadap peningkatan PAD sarang burung walet tersebut." Tutup Saipul.
Untuk info lebih, silahkan follow
akun sosial media kami
Berita Populer